Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo Ditunda

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dibatalkan atau ditunda dalam waktu yang belum ditentukan, di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin, (06/06/2022).

Rapat Paripurna dalam rangka Raperda pembubaran dua Perusda itu ditunda akibat jumlah anggota dewan yang hadir, tidak memenuhi kuorum  2 pertiga sesuai tata tertib (tatib) DPRD.

Dari jumlah anggota dewan sebanyak 45 orang, yang hadir hanya 20 orang. Seharusnya anggota dewan yang hadir minimal 30 orang.

Meski pimpinan dewan sudah memberikan toleransi waktu 2 jam lamanya, tetap saja jumlah anggota dewan tidak memenuhi kuorum. Rapat sedianya akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 13.00 Wib kuorum tak juga terpenuhi.

Penundaan rapat paripurna diputuskan oleh pimpinan DPRD  yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Abdur Rahman dari Fraksi PPP. Rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah, H. Syaifullah, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Menurut H. Abdurrahman saat memimpin rapat paripurna, berdasarkan daftar hadir, anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna hanya  20 orang. Berarti Angota DPRD yang tidak hadir sebanyak 25 orang.

Bahkan selain FPKB dari  Fraksi GIS, tidak satu pun anggotanya yang hadir dari jumlah anggota fraksi seluruhnya 8 orang. Ketidakhadirannya, karena para anggota Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) sedang ada kegiatan partai di hambalang dan sisanya ada juga yang sakit.

“Mengingat anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum, sehingga kami melakukan skors selama 15 menit selama 3 kali. Setelah rapat diskors, tetap saja tidak ada potensi untuk penambahan anggota dewan untuk mencapai kuorum.

Atas dasar itulah, rapat diputuskan untuk ditunda dalam waktu yang belum bisa ditentukan,” katanya.

Ia mengatakan, keputusan yang diambil pimpinan DPRD, sudah sesuai tatib  DPRD  yang disepakati bersama. Ketika ada masalah yang keluar dari ketentuan tatib, DPRD harus tegas dengan menunda rapat paripurna tersebut. Apalagi banyak agenda yang menunggu, setelah rapat paripurna tersebut.

“Apa pun alasannya, pimpinan harus tegas. Ketidakhadiran anggota dewan ini, ada sanksinya. Apabila tiga kali berturut-turut tidak mengikuti paripurna tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dari fraksinya,” ujarnya.

Salah satu Kepala OPD yang tak mau disebut namanya menyayangkan penundaan rapat paripurna tersebut. Bahkan kejadian ini sudah kedua kalinya terjadi di Kabupaten Situbondo.

“Ini inseden buruk bagi perpolitikan di Kabupaten Situbondo ke depan. Saya berharap, tidak terulang lagi kejadian ini. Apalagi anggota dewan sudah diambil sumpah jabatan sehingga harus mengikuti aturan,” katanya singkat.

PEWARTA: SP