Ketua LPK Curigai Tender Proyek Di Situbondo, Diduga ada Syarat Permainan Dan Kongkalikong

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Proses tender 2 paket proyek Spam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dinilai oleh salah satu peserta lelang yang diadukan ke LPK Tapal Kuda diduga ada sarat permainan. Menurutnya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupatrnb Situbondo diduga telah melakukan praktik kolusi dan kongkalikong dalam menentukan pemenang tender.

Salah satu peserta lelang yang gugur (CV Rong Cuyu) menduga UKPBJ  atau Pokja melanggar sejumlah aturan. Panitia tender tidak mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Jumat (17/6/2022).

Menurut Deni, Proyek Spam yang akan dilaksanakan di Desa Sumber Tengah kecamatan Bungatan ini yang nilai pagunya  sebesar Rp. 1.500.182.000 melalui tender terbuka telah dimenangkan oleh CV Mahameru.

Alasannya, CV Rong Cuyu yang merupakan peserta kedua tidak  menyertakan kesanggupan syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan tidak dipenuhi karena daftar isian peralatan utama.

"Padahal kata Deni, ini syarat yang diminta hanya nengada ngada, sebab CV Rong Cuyu sudah menyertakan surat pernyataan yang minta sesuai dengan bukti fisik, cuma formnya tidak diisi karena bukan persyaratan formal, " ujar Deni Rico Juang Putra Wibowo.

Sedangkan proyek yang akan dilaksanakan di Desa Kedunglo kecamatan Asembagus yang nilai pagunya itu sebesar Rp. 1.080.945.000, CV Rong cuyu juga dikalahkan  disebabkan syarat syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan tidak dipenuhi.

Kata Deni, surat pernyataan/pakta integritas ketersedian material batuan, penyedian kebutuhan material dengan sumber perolehan bahan material diperoleh secara legal, padahal CV Rong cuyu sudah menyertakan surat tersebut, ujarnya.

"Ironisnya lagi,  pelaksanaan dua tender proyek Spam ini, pemenangnya (CV. Mahameru) ditengarahi menggunakan CV milik orang lain," ucap Deni Rico Juang Putra Wibowo.

Lebih rinci Deni Riko menjelaskan pelaksanaan tender yang dilakukan oleh UKPBJ, sudah tidak sesuai dengan Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020. Padahal didalam Permen tersebut disebutkan dalam satu ayatnya, penambahan persyaratan pada dokumen lelang hanya dapat dilakukan setelah disetujui pejabat pimpinan tinggi pratama pemda, dalam hal ini diduga juga tidak pernah dilakukan, ucapnya.

Menurut Deni, tudingan terhadap Pokja/penyelenggara tender bukan tanpa ada alasan atau bukti, ini sudah kita cek dan kita klarifikasi terhadap UKPBJ Situbondo, walaupun dia mengelak, "namun kita tidak akan tinggal diam dengan persoalan ini, karena kami sendiri sudah punya bukti bukti kuat, tentu yang bisa melakukan ini adalah penyidik lewat tim ahli," tutur Deni Rico.

”Dengan kejadian ini tentu sangat merugikan penyedia jasa yang lain yang tidak dikondisikan,” ungkap Deni.

Ketua LPK Tapal Kuda  ini juga mengendus salah satu pemenang tender adalah perusahaan/CV yang sudah dikondisikan sebelumnya. Padahal persyaratan yang diinginkan itu sama sama sudah dipenuhi oleh penyedia jasa takni CV Mahameru "cuma sayangnya ketika kami klarifikasi jawabannya tidak masuk akal dan bertele, ungkapnya.

”Dalam materi sanggahan juga kami sampaikan, ada beberapa item pelanggaran lain namun jawaban pihak Pokja sama sekali tidak menyentuh materi pokok sanggahan kami,” ujarnya kesal.

Dia, lebih memilih tidak melanjutkan ke proses sanggah banding karena dinilai percuma. ”Jawaban yang diberikan Pokja di layanan sistem kepada semua sanggahan dari peserta lelang juga hampir serupa padahal materi sanggahan sama” katanya.

”Tudingan LPK Tapal kuda terhadap adanya praktik KKN makin terbukti,” kata dia.

Deni, ancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum..Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan lelang di Situbondo ini, ada persekongkolan ucap Deni Rico.

Terpisah, Kepala Bagian ULP Penkab Situbondo, Zainul Arifin menampik tudingan tersebut. ”Kita dalam melakukan tender ini sudah sesuai dengan aturan yang ada,kalau ada yang menuding dalam pelaksanaan tender di Pemkab Situbondo ini ada pengkondisian itu tidak benar,” tegas dia.

”Kami sudah jelaskan semuanya kepada CV Rong Cuyu. Semua tuduhan itu tidak berdasar,” pungkas dia. 

PEWARTA: SP