Ketua Fraksi PKB Situbondo, H. Tolak Atin, Menyayangkan Kontrak ASN Guru PPPK Situbondo Hanya 2 Tahun

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Ketua Fraksi PKB Situbondo, H. Tolak Atin menyayangkan kebijakan Pemerintah Daerah yang hanya mengontrak Guru PPPK yang lulus seleksi tahap I dan II pada formasi tahun 2021, hanya dua tahun. 

H. Tolak Atin, mengungkapkan kalau benar Pemerintah Kabupaten Situbondo hanya memberlakukan masa kontrak 2 tahun. Kebijakan tersebut berbeda dengan masa kontrak PPPK 2019. Saat itu Pemerintah Kabupaten mengontrak 5 tahun terhadap guru PPPK yang lulus seleksi Februari 2019.

"Ngaco nih, Kok PPPK 2021 hanya dikontrak 2 tahun," kata H. Tolak Atin, Sabtu (22/05/2022). 

Dia menyadari masa kontrak itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, tergantung kepada daerah. Namun, demi keadilan seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang sama. 

Menurutnya, semoga saja perlakuan jaminan keberlangsungan guru PPPK tahap I dan II di Situbondo tidak menjadi korban kebijakan, karena kabarnya SK yang akan diterima hanya berlaku selama 2 tahun dengan alasan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan alasan pertimbangan kemampuan keuangan PEMDA akan memutus kontrak dengan PPPK setelah 2 tahun masa berakhirnya SK yaitu  tahun 2024 (tahun politik).

Sehingga ada kemungkinan saudara kita akan ditarik tarik dengan kepentingan pilkada, sehingga kalau tidak ikut si A tidak akan diperpanjang. Kalau ini tujuannya maka ini adalah kebijakan yang dholim," terang H. Tolak Atin.

Padahal, guru PPPK tahun 2019 pada Pemerintah yang lama perjanjian kotraknya 5 tahun, Kabupaten tetangga, SK guru PPPK Jember dan Bondowoso juga 5 tahun, tetapi kenapa Kabupaten Situbondo hanya 2 tahun.

“Memang tidak menyalahi aturan tetapi moral politisnya dengan jargon ‘PERUBAHAN’ mana.... ? paling tidak untuk terpenuhinya moral politiknya dengan rasa keadilan dan kemanusiaan kan paling tidak 10 tahun lah, baru itu namanya perubahan," Jelas H. Tolak Atin.

Kepala BKPSD, Kabupaten Situbondo, H. Fathor Rakhman saat dikonfirmasi lewat telpon menjelaskan menanggapi beberapa pihak atas kontrak ASN Guru PPPK Tahun 2022 bahwa tidak benar kontrak kerja yang sebelumnya 5 tahun, kemudian dirubah dengan kebijakan 2 tahun karena terkait adanya keterbatasan kemampuan keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan PILEG dan PILKADA yang digelar Tahun 2024, itu salah besar. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang, seluruh Pejabat, atau ASN secara keseluruhan dilarang terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung," jelas H. Fathor Rakhman.

Menurutnya, adapun kebijakan terhadap para ASN Guru PPPK dan ASN PPPK Non Guru atau ASN Tenaga Tehnis PPPK yang Lulus Tahun 2021, dan saat ini mengalami kontrak kerja selama 2 tahun atas pertimbangan membangun kinerja dan menjaga disiplin ASN PPPK itu sendiri.

Bahkan ASN Guru PPPK yang sebelumnya sudah dikontrak 5 tahun tidak tertutup kemungkinan ada evaluasi kinerja setelah kontrak 5 tahunnya selesai," jelasnya.

Sesuai Undang Undang ASN No. 5 Tahun 2014, Pegawai Pemerintah itu terdiri 2 jenis, yakni ASN dengan status Pegawai Negeri Sipil, dan ASN dengan Status PPPK. Dan ASN dengan status PNS maupun ASN dengan status PPPK memiliki batasan pensiun yang sama.

“Semua ASN, baik PNS maupun PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Angka Kredit memiliki hak pensiun dengan batasan maksimal 60 tahun," terang H. Fathor Rakhman.

Sedangkan ASN dengan status PNS, dan ASN dengan status PPPK dengan Jabatan Staf Fungsional Umum memiliki hak pensiun sampai batas maksimal usia 58 tahun.

“Karena itu untuk menjaga kinerja bagi ASN dengan status PNS dilakukan dengan instrumen yang disebut SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahun, dan untuk ASN dengan status PPPK juga harus terus menerus dilakukan," terangnya.

Dan yang pasti 1 tahun sebelum berakhir kontrak akan ada evaluasi kinerja bagi ASN PPPK untuk memperpanjang kontrak berikutnya, begitu seterusnya sampai batas usia pensiun.

“Jadi mau kontrak ASN PPPK 2 tahun, ataupun kontrak 1 tahun tidak perlu risau dan tidak perlu ditakuti sepanjang kinerja dapat dijaga terus menerus selama masa kontrak," ujar Mantan Kadispendikbud Situbondo.

Dengan adanya tambahan ASN Guru PPPK yang baru, saya mengajak masyarakat ikut membantu pemerintah mengawasi ASN Guru PPPK dapat terus berkinerja dengan baik, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Situbondo.

“Pemerintah Provinsi Jatim saat ini malah menerapkan kontrak ASN untuk Guru PPPK selama 1 tahun," ujarnya.

“Tidak ada like and dislike dalam setiap pekerjaan di instansi pemerintah, dan memang sebuah keharusan, serta konsekuensi bagi seluruh ASN untuk dievaluasi kinerjanya setiap tahun," tutup H. Fathor Rakhman.

PEWARTA: SIGIT PRAMONO