Ikatan Masyarakat Santri Anti Korupsi (IMSAK), Lakukan Unjuk Rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Akibat penguluran waktu penetapan tersangka kasus dugaan korupsi rekayasa penyusunan amdal UKL-UPL di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Situbondo, ratusan masyarakat yang tergabung dengan Ikatan Masyarakat Santri Anti Korupsi (IMSAK), kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo.

Mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, di Jl. Basuki Rahmat menuntut agar Kajari tidak mengulur ngulur waktu lagi dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait adanya rekayasa penyusunan amdal UKL-UPL di DLH Situbondo.

Menurut Kordinator Wilayan Barat, Sumyadi Wiyono, kedatangan ratusan massa yang tergabung dengan Imsak ini merupakan tindak lanjut unjuk rasa yang digelar pada 09 Maret 2022 lalu.

"Hal ini dilakukan karena Kajari Situbondo dianggap sengaja mengulur ngulur waktu dalam menangani kasus dugaan korupsi rekayasa penyusunan amdal UKL-UPL. Padahal kasus ini sudah masuk tahap penyidikan sejak Kajari, Iwan Setiawan belum pindah, "ujar Sumyadi Wiyono.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo telah melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi rekayasa terkait penyusunan amdal UKL-UPL di DLH ini. Namun sampai sekarang pihak Kejaksaan Negeri belum juga menetapkan tersangka, "ujarnya.

Menanggapi tuntutan masyarakat yang tergabung dengan IMSAK, Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar menegaskan sangat mengapresiasi terhadap kawan kawan yang datang ke Kejaksaan Negeri untuk memberikan dukungan yang cukup positif untuk memproses penegakan hukum di Kabupaten Situbondo.

Namun terkait masalah penetapan tersangka, Kajari menjelaskan kasus ini masih ada proses tahapan yang harus dilalui, karena dalam menangani kasus korupsi pihak kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri, tentu ini harus ada kerjasama dengan pihak terkait.

Sebenarnya kasus ini prosesnya tidak ada kendala dan masih wajar, kalau masyarakat ingin dipercepat tentu akan kita percepat, namun ini perlu adanya koordinasi dengan ahli hukum lingkungan, termasuk dengan auditor terlebih dahulu, "Terang Nauli Rahim Siregar.

Menurut Kajari, dalam kasus Penyusunan UKL-UPL di DLH yang ditanganinya memastikan muara kasus tersebut akan berlanjut di Pengadilan Tipikor, "Tegasnya.

Lebih lanjut Kajari menjelaskan bahwa saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik kejaksaan sebanyak 40 orang, terkait peranannya dari masing masing saksi, Wartawan bisa tanya langsung ke Penyidik, "jelas Kajari.

Menurutnya, kalau ada berbagai pihak dalam kasus ini ada yang mengaitkan ke dana PEN, ya monggo saya tidak melarang, tapi kalau dilihat dari dana yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL, itu tidak menggunakan dana PEN, rapi dananya murni dari APBD, "jelasnya.

Kalau misalnya UKL-UPL itu sebagai syarat pengajuan pinjaman, itu bukan kewenangan Kejaksaan yang menilai, tentu yang bisa menilai adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo dan pihak PT. SMI, kalau Kejaksaan Negeri Situbondo melihatnya pada kasus UKL-UPL saja adakah perbuatannya melawan hukum, setelah mendengar penjelasan dari pihak penyidik Kejaksaan ternyata anggaran yang digunakan bukan dari dari PEN, "Imbuh Kajari.

“Dan sebuah proses hukum yang sedang berjalan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, ia menjelaskan bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung pada kasus rekayasa Penyusunan UKL-UPL adalah bersifat rahasia.

Namun dipastikan penyidik ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus memiliki minimal 2 alat bukti.

“Dan penetapan tersangka ini yang bisa menentukan atau menetapkan bersalah atau tidak adalah Peradilan Tipikor, "pungkasnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab aksi, Syaiful Bahri sangat kecewa karena apa yang menjadi tuntutan dari teman teman aksi kepada Kajari Situbondo, masih belum ada jawaban pasti.

“Dan apa yang disampaikan Kajari saat audensi kali ini, itu jawabannya masih sama dengan penjelasan waktu kita audensi pada bulan yang lalu, ini yang membuat teman teman kecewa dengan kinerja Kejaksaan saat ini, "pungkas Syaiful Bahri

PEWARTA: SP