Headlines
Loading...
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo: Pemkab Situbondo Seharusnya Tidak Terlalu Baper

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo: Pemkab Situbondo Seharusnya Tidak Terlalu Baper

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, meminta Pemerintah Kabupaten Situbondo seharusnya tidak terlalu baper (bawa perasaan) dalam menghadapi sebuah persoalan, lebih baik hadapi secara bijak, sikapi secara dewasa. Seperti  halnya persoalan hasil penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Situbondo nilainya tidak ada yang mencapai batas maksimal. Kamis (21/4/2022).

Seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ini dijadikan bahan evaluasi diri untuk memperbaiki kinerja sehingga di tahun tahun yang akan datang kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dari berbagai kategori yang dinilai Kementerian Keuangan lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi seperti saat ini, "ungkap Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi".

Menurutnya, saat ini kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo faktanya, awak media sudah tahu semua bahwa Kabupaten Situbondo sesuai data yang dinilai Kementerian Keuangan dari beberapa kategori tidak ada satupun nilainya yang mencapai kategori nilai B Dan A, sehingga ini berdampak terhadap perolehan penghargaan bagi Kabupaten Situbondo, "ungkapnya".

Masih menurut Edi Wahyudi, sebenarnya  ketika menyampaikan persoalan ini Pemerintah Kabupaten seharusnya mecari solusi dan langkah langkah yang terbaik untuk memperbaiki diri bukan justru mencari cari alasan pembenaran yang seolah olah Pemerintah Kabupaten itu baik baik saja, padahal fakta dilapangan kinerjanya itu tidak baik, "imbuh Edi Wahyudi".

Terkait apa yang disampaikan Sekretaris Daerah, H. Syaifullah, ada beberapa hal yang harus kita luruskan misalnya saja terkait dengan penilaian kinerja seolah olah tidak ada artinya karena tidak berdampak terhadap dapat atau tidaknya DID (Dana Insentif Daerah) ini tidak benar, "imbuhnya".

Kalau kita pahami sebenarnya Pemerintah Kabupaten itu lupa bahwa DID sejatinya merupakan program Pemerintah Pusat. Bahwa dana intensif yang diberikan kepada Daerah dalam rangka memberikan penghargaan, dalam artian karena kinerja Pemerintah Kabupaten dari beberapa bidang dinilai baik oleh Pemerintah Pusat, "terang Edi Wahyudi".

Sehingga penilaian kinerja itu merupakan poin penting juga untuk mendapatkan DID, sehingga untuk mendapatkan DID itu, ada beberapa kriteria, pertama kategori umum, kedua kategori penilaian kinerja dan yang ketiga penghargaan.

Nah, untuk kategori umum meskipun semuanya memenuhi termasuk misalnya yang disampaikan oleh Sekda, APBD Kabupaten misalnya sudah sesuai dengan per Undang Undangan pengesahannya, belum menjamin juga untuk mendapatkan DID, ketika nilai kinerjanya itu jelek seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah Dan beberapa Kabupaten lainnya padahal kriteria utamanya terpenuhi, ya tidak dapat DID, "terangnya".

Jadi syarat untuk mendapatkan DID ini, semuanya harus berkaitan tidak boleh memunafikkan satu persatu, Nah, hari ini sebenarnya saya ingin menitik beratkan kepada persoalan kinerja, karena kinerja ini penting agar kedepannya Kabupaten Situbondo lebih baik lagi, ini APBD kita tahun 2022 sudah tepat waktu tinggal sekarang PR nya Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo untuk memperbaiki diri  mengevaluasi tugasnya masing masing, untuk DPRD sudah kita sampaikan dan temen temen anggota semuanya sudah bertekat mengoptimalkan kinerja dan fungsinya dimasing masing komisi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap OPD mitra kerjanya, "tutur Edi Wahyudi".

Nah, dari persoalan tersebut kita sebagai fungsi pengawasan di Pemerintah Kabupaten Situbondo meminta tolong kepada OPD agar berhenti melakukan hal hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya artinya fokus pada tugasnya masing masing untuk memperbaiki kinerjanya agar supaya Pemkab Situbondo kedepan lebih baik lagi, bukan malah seperti sekarang ini cuma kerjanya ikut ikutan kesana kemari sehingga lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya, "tegas Edi Wahyudi".

Jadi sebenarnya Pemerintah Kabupaten ini tidak perlu susah payah mencari dana pinjaman ke Pemerintah Pusat karena ini ada beberapa peluang yang diperoleh termasuk salah satunya DID ini, bagaimana  Pemerintah Kabupaten Situbondo kedepan bisa menggenjot kinerjanya untuk berlomba lomba mendapatkan penghargaan dari Pusat, tentunya ini berdampak pada nilai Rupiah bantuan dari Pemerintah Pusat, karena masing masing kategori penilaian ini sudah ada nilainya, "pungkasnya".

Perbandingan antara penilaian Kabupaten Bondowoso dan Situbondo ini perlu dibuka lagi datanya bahwa data dasar yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sama sekali tidak sama, Kabupaten Situbondo dari beberapa bidang tidak ada satupun nilainya yang A Dan B, sedangkan Kabupaten Bondowoso ada beberapa bidang yang mendapat nilai B, ini yang membuat Kabupaten Bondowoso mendapatkan penghargaan, "tutupnya".

PEWARTA: SP



0 Comments: