Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Angkat Bicara Keberadaan Alfamart dan Indomaret Yang Menjamur di Kabupaten Situbondo

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) H Suprapto, geram hal ini disebabkan oleh keberadaan Alfamart  dan Indomaret yang menjamur di Kabupaten Situbondo rata rata melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 Bab VI tentang Pendirian  dan Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Rabu, (6/4/2022).

Saat ditemui di kantor DPRD, H Suprapto menyampaikan bahwa “kewajiban dan larangan yang tercantum di pasal 17 Untuk penyelenggara toko modern dengan luasan 200 M2 sampai dengan 500 M2 harus menyediakan 1 tempat usaha dan untuk jenis penyelenggara toko modern dengan luas efektif di atas 500 M2, harus menyediakan ruang tempat usaha atau Pedagang Kaki Lima minimal 2 unit," kata H. Suprapto

Menurutnya, penyediaan tempat usaha bagi PKL terdekat yang berkenan menempati tidak dikenakan uang sewa atau biaya, penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud di tetapkan dalam rencana tata letak bangunan atau dalam awal proses perizinan.

“Namun anehnya, Indomaret dan Alfamart yang ada di Kabupaten Situbondo, belum ada yang melaksanakan Perda Nomor 13 tahun 2014 dan Perbup nomor 34 tahun 2015, sebab PKL yang menempati lahan Indomaret dan Alfamart bukan orang terdekat dengan lokasi pertokoan dan rata rata PKL nya dari orang luar dan juga masih ditarik sewa," terang H. Suprapto

Selain itu, UMKM yang ada di dekat pertokoan Indomaret maupun Alfamart juga belum bisa menitipkan barangnya, sehingga dengan tumbuh suburnya pertokoan indomaret dan Alfamart di Kabupaten Situbondo, akan merugikan UMKM dan toko kelontong yang ada di sekitar pertokoan modern tersebut.

Ada dua hal yang terungkap, salah satunya dengan berdirinya Alfamart dan Indomaret baru ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini DPMPTSP harus lebih lebih hati agar tidak merugikan PKL dan UMKM yang ada di sekitar pertokoan tersebut, oleh sebab itu sebelum persyaratannya lengkap sebagaimana Perda No 13 tahun 2014 dan Perbup No. 34 jangan sekali kali memberikan ijin  dulu, "tutur anggota Komisi II DPRD Situbondo

Lanjut politisi partai PKB ini, Komisi II telah sepakat untuk meminta Pemkab Situbondo segera menertibkan gerai-gerai Indomaret maupun Alfamart yang sudah menyalahi Perda.

"Bagaimanapun bisnis modern ini kalau dikuasai kepemilikannya oleh pengusaha besar, tentu ini akan berpengaruh kepada UMKM dan toko retail yang ada di tengah masyarakat. Bagaimanapun tentu berakibat mengalami penurunan akibat keberadaan mereka (Indomaret & Alfamart). Apalagi tidak dipantau dan jumlahnya tidak dibatasi," tegas. H Suprapto

“Dengan adanya persoalan tersebut Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, dalam waktu dekat akan memanggil penanggung jawab  PT. Indomarco dan PT. Alfaria pemilik Indomaret dan Alfamart untuk meminta pertanggung jawaban  terhadap Perda yang dilanggarnya, kalau ini dibiarkan kemiskinan akan semakin bertambah, dan harga minyak, sembako serta BBM akan terus naik," pungkasnya (SP)