Headlines
Loading...
Secara Virtual, Bupati Malang Hadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Secara Virtual, Bupati Malang Hadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

SUMBERPUCUNG MALANG, Zonapostindonesia.com - Bertempat di Balai Desa Sumberpucung, Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M. M., menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK secara virtual pada Kamis (30/12/2021) pagi.

Melalui zoom meeting, acara tersebut diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, S. H., M. Hum., Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M. M., serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, S. E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA.

Turut hadir mendampingi Bupati Malang di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S. Sos., Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maistuti, S. H., M. Si., Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, Subur Hutagalung, S. H., M. Hum., sejumlah perwakilan Perangkat Daerah terkait, serta Muspika Sumberpucung.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD se-Provinsi Jawa Timur, maka Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III), dilaksanakan secara daring di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pemerintah Kabupaten Malang.

Berkaitan dengan hal itu, maka Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, S. E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA., melakukan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya, yang kemudian Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Bupati Malang dan Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang no 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mewajibkan BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada perwakilan dari pemerintah. Pada semester II tahun anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 10 pemeriksaan kinerja dan 10 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada 18 entitas pemeriksaan.

Sementara itu, sasaran pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha antara lain adalah sumber daya pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan pelayanan perizinan usaha, pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan usaha, serta promosi penanaman modal. Terkait pemeriksaan kinerja, lanjutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan memperoleh berbagai capaian. Satu di antaranya adalah Kabupaten Malang yang telah berhasil meraih penghargaan Juara 1 Klaster II dalam Investment Award 2021 Provinsi Jawa Timur.

Ditemui selesai acara, Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maistuti, S. H., M. Si., menyampaikan bahwa ada beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu enam puluh hari. Ada yang memang waktu penyelesaiannya lebih dari enam puluh hari, karena harus disusun suatu peraturan daerah yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

“Bapak Bupati telah menandatangani rencana aksi atas rekomendasi yang diberikan, dan dalam waktu dekat pada semester I pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di tahun 2022 akan kita selesaikan. Kalaupun Perda belum jadi, tapi draft serta kajian teknisnya bisa kita sampaikan,” terangnya.

Ia menilai, hal yang paling urgent adalah segera merumuskan apa yang menjadi rekomendasi ke dalam bentuk peraturan. Karena tanpa adanya peraturan yang melandasi kebijakan dalam kemudahan perizinan usaha, maka hal tersebut akan mengakibatkan maladministrasi.

“Pemeriksaan kinerja ini akan menjadi acuan dalam mendorong bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan usaha, sehingga semakin memacu investasi di Kabupaten Malang." pungkasnya.

PEWARTA: DW SURYA 

0 Comments: