APDESI Situbondo, Gelar Aksi Demo Damai di DEPAN KANTOR Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo

SITUBONDO, Zonapostindonesia.com - Ratusan Kepala Desa beserta perangkatnya yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Situbondo menggelar aksi demo damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo, yaitu untuk menggugat, menolak dan menuntut revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 agar dikembalikan menjadi kewenangan Desa sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Rabu (15/12/2021).

H. Juharto SH selaku Ketua DPC Apdesi Kabupaten Situbondo menyampaikan aksi damai tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap aturan Perpres Nomor 104 tahun 2021 agar direvisi. Karena isi peraturan tersebut telah menentukan empat poin penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Diantaranya, poin pertama mengatur minimal 40 persen untuk BLT DD, poin kedua paling sedikit 20 persen dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani, kemudian poin ketiga minimal 8 persen untuk dukungan bantuan pendanaan penanganan Covid-19. Lalu terakhir poin keempat, Pemerintah Desa hanya mengelola sebesar 32 persen dari sisa anggaran yang ada.

"Kami ingin bahasa minimal yang tertera dalam Perpres tersebut agar direvisi menjadi maksimal, sebab penggunaan Dana Desa supaya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan. Tak hanya itu, adanya aturan tersebut mengakibatkan RKPDes tahun 2022 yang sudah disusun melalui Musdus dan Musdes akhirnya dirombak lagi," ucapnya.

Lebih lanjut, H. Juharto yang sekaligus menjabat sebagai Kades Banyuputih tersebut, menambahkan bahwa dari hasil audiensi yang dilakukan antara perwakilan DPC Apdesi Situbondo bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, akhirnya semua aspirasi yang disampaikan mendapatkan tanggapan baik.

PEWARTA: SIGIT PRAMONO