Warga Bendul Merisi Khawatir Diusir Pertamina. Pemkot Tak Mau Terbebani

SURABAYA - Warga kelurahan Bendul Merisi kecamatan Wonocolo meminta penjelasan status tanah bangunan yang ditempatinya. Ini setelah tanah seluas 11,7 hektar sejak awal diklaim milik PT Pertamina (Persero).aset negara yang tidak diperjualbelikan

Ketua RW 12 Kelurahan Bendul Merisi, yang tidak ingin disebut inisialnya mengatakan, "Pertamina harus bisa memberikan solusi dan bukti otentik atas kepemilikan tanah tersebut. Dan ribuan warga bersedia meninggalkan tanah tersebut apabila secara hukum sah milik Pertamina dengan ganti kerugian bangunan." ungkapnya

"Kami hanya mengharap ada kejelasan, jangan sampai timbul masalah di kemudian hari, yang akan membebani pemerintah kota Surabaya," kata Pertiwi Ayu Krishna dalam hearing di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Kamis, (7/10/2021)

Dijelaskan ketua RW berdasar sejarah kalau tanah seluas 11,7 hektar tersebut milik warga. Pada tahun 1965, tanah tersebut oleh warga diserahkan ke Shell yang kemudian dimiliki oleh PT Pertamina.

Karena lama tidak dimanfaatkan, warga satu demi satu mendirikan rumah bangunan di tanah tersebut hingga jumlah rumah yang menempati tanah tersebut mencapai kisaran 1.000 unit rumah. Bahkan, Pemkot Surabaya sendiri baru mengakui keberadaan kawasan pemukiman tersebut pada tahun 2011 lalu sebagai RW. 12 yang sebelumnya dikenal dengan RW 00.

Tentunya dengan adanya kejelasan status tanah (rumah) yang dicicil warga bahkan ada yang sudah lunas membuat warga saya tidak lagi resah dan khawatir jika sewaktu-waktu diusir pemilik tanah," ucap ketua RW.

Dalam hearing, Vicky Reinanto selaku asset management PT. Pertamina tetap bersikukuh bahwa sesuai koordinasi dengan pihak DPR RI, aset Pemerintah dalam hal ini adalah Pertamina tidak diperbolehkan dilakukan penjualan bagaimanapun bentuknya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu mengatakan, Perwakilan Pertamina sebagai pemilik tanah yang kini dihuni warga diberikan waktu sepekan untuk mendatangkan petugas dari Pertamina Jakarta.

“Dikarenakan kasus kepemilikan tanah di Kelurahan Bendul Merisi tersebut telah ditarik dan ditangani Pertamina Pusat sehingga ada solusi bagi warga yang sudah membeli aset dari Pertamina, Satu bulan kedepan akan kita panggil lagi, ” Ungkap politisi partai Golkar ini.

Jika diperlukan, Pertamina bersama kementerian BUMN dan Pertanahan langsung turun ke masyarakat supaya melihat sejauh mana kericuhan ini terdampak kepada warga.

“Kasus ini tak boleh separuh-separuh atau jalan ditempat "harus terselesaikan, jangan ada warga terusir sehingga membebani pihak Pemkot dan DPRD Surabaya yang tengah kesulitan dalam menyediakan rusun untuk warga Surabaya.” Tutup  Ayu.

PEWARTA: OKIK