Headlines
Loading...

OLEH : AYOPRI AL JUFRI

Buruh, pekerja, pegawai, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:
1. Buruh profesional - biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja
2. Buruh kasar - biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Buruh ada 2 yaitu Tenaga Kerja Harian ( Harian Tetap dan Harian Lepas) dan Tenaga Kerja Borongan.

Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Tenaga kerja tetap, menurut PMK-252 ditambahkan menjadi sebagai berikut: Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang di dapat atau Hak Teanaga kerja Lepas yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Karena Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Adapun fokus tulisan ini sesuai dengan konotasi buruh yang dimaksud adalah pekerja kasar yang bekerja secara perorangan di suatu perusaan dengan mencurahkan tenaga untuk mendapat upah, dimana perjuangannya dalam mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan pokok, dimana aksi tuntutan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terjadi pada Selasa (26/10/2021) di 24 Provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan, aksi ini diikuti oleh para buruh yang berasal dari 1.000 pabrik di seluruh Indonesia dengan mengusung 4 tuntutan. Tuntutan pertama, kata Said, buruh meminta upah minimum tahun 2022 naik sebesar 7 hingga 10%.

Aksi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menuntut 4 hak yang harus terpenuhi, pertama, kata Said, buruh meminta upah minimum tahun 2022 naik sebesar 7 hingga 10%. kedua, KSPI mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan. Baik UMSK tahun 2021 maupun 2022. Ketiga, buruh mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan, Usut Tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Tentu tuntutan itu adalah harapan besar para buruh dalam meminta perlindungan negara dalam memenuhi kebutuhannya, namun pemerintah juga harus bijak dan berkeadilan, disatu sisi kepentingan buruh diakomodir, kepentingan Perusahaan juga diperhatikan, sehingga terjadi keadilan antara pihak perusahaan dan buruh.

Kepentingan pihak buruh dan perusahaan yang harus betul-betul jadi perhatian pemerintah dalam memberikan keputusan atas tuntutan para buruh, kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Harus ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Keputusan pemerintah harus mengacu pada pancasila, sila ke lima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dimana keadilan harus sesuai dengan semua kepentingan, baik kepentingan buruh, perusahaan dan kepentingan ekonomi nasional, tidak boleh ada ketimpangan antara pihak yang berkepentingan, apabila terjadi ketimpangan, maka yang akan terjadi adalah mata rantai kepentinga juga akan terputus, apabila ada yang terputus pasti akan ada kekacauan, itulah pentingnya sila ke tiga dalam pancasila"persatuan Indonesia" dengan mengakomodir semua kepentingan, maka tentu harapan Indonesia maju akan benar-benar tercapai. Kita sangat optimis Indonesia Maju.

Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji yang layak, seperti tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yaitu naik antara 7-10% berdasar hasil penelitiannya, namun kepentingan perusahaan tentu juga punya hitungan hasil penghitungan Modal dan biaya produksi, maka yang ingin dicapai adalah mendapatkan profit (laba).  Selain itu kepentingan Nasional adalah menjaga keseimbangan harga, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Hitungan-hitungan itu harus betul-betul dicermati oleh pemerintah, karena ketika hanya satu kepentingan yang diakomodir, nanti akan berimbas pada ekonomi nasional, misalnya nanti semacam ada pemaksaan mengakomodir kepentingan buruh saja, dengan merestui semua tuntutan tanpa terkecuali dan tanpa penghitungan yang cermat, dan mengabaikan kepentingan perusahaan dan ekonomi nasional, maka akan berakibat tidak baik, yang akan terjadi adalah kenaikan harga yang tidak terkendali karena perusahaan terlalu besar mengeluarkan biaya produksi, lalu akan terjadi kenaikan harga jual, itu akan berimbas pada daya beli masyarakat akan menurun, sehingga mengakibatkan defisit ekonomi nasional. Tentu itu tidak kita inginkan bersama.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak mendengarkan sama sekali aspirasi para buruh, yang akan terjadi adalah mogok kerja dan akan berimbas pada proses industri akan terhenti, setelah industri terhenti, yang akan terjadi adalah kelangkaan barang, disitu juga akan berakibat pada defisit nasional, akan timbul krisis.

Oleh karena itu, perlu saya ulangi dalam penutup tulisan ini, pihak pemerintah selaku mediator antara Buruh dan Perusahaan harus benar-benar bijak dan adil dalam mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan. Selain sebagai mediator, pemerintah juga berperan sebagai operator, eksekutor dalam memberikan aturan jelas kepada seluruh rakyat. Selain kepada pemerintah yang diberikan mandat rakyat, lalu kepada siapa lagi? makanya peran pemerintah yang harus dipegang teguh adalah "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".

*Penulis Alumni STAIN Jember (UIN KHAS Jember), Aktif di Lembaga Bantuan Hukum Adhikara Pancasila Indonesia (LBH API), dan Tim Hukum Media Berita Nasional Zona Post Indonesia.

0 Comments: