Headlines
Loading...

OLEH : AYOPRI AL JUFRI

Baru-baru ini ramai pernyataan Menteri Agama RI  Yaqut Cholil Qoumas, yang mengatakan bahwa "Kemenag adalah hadiah negara untuk NU", dimana pernyataan itu mengundang kontroversi dan protes dari para tokoh lainnya. Karena pernyataan itu dilontarkan oleh sosok menteri agama sehingga pernyataan itu dianggap mengganggu kerukunan antar anak bangsa.

Dalam catatan penulis yang berhasil dihimpun, tentang kritik terhadap pernyataan Menteri agama diantaranya :

1. Eks menteri Hukum dan HAM dan eks Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa “Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag bukan "hadiah" kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas manapun juga," kata Yusril lewat akun Twitter miliknya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (25/10/2021).

2. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan Hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU). Beliau mengatakan "Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial," kata Maman dalam keterangannya, Senin (Kompas : 25/10/2021).

"Para pejabat harus melakukan introspeksi diri bahwa pola komunikasi semacam itu jadi sangat rawan disalahpahami publik dan itu merugikan presiden, merugikan pemerintah," lanjut kang Maman.

3. Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla (JK) membantah pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU). "Itu bukan hadiah. Itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hingga tentu semua agama sangat penting untuk dilindungi,” Senin, (Tempo : 25 OKtober 2021).

4. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut seharusnya Menag berlaku adil terhadap seluruh ormas. "Seharusnya menag berlaku bijak dan adil kepada semua agama dan organisasi keagamaan," ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan, Minggu (Detik News: 24/10/2021).

5. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini turut mengkritik pernyataan Menteri Agama (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebut, Kemenag RI adalah hadiah khusus NU. "Beliau menegaskan, bahwa Kemenag RI adalah hadiah negara untuk semua agama "Bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” jelasnya.

Kata beliau, NU memang punya andil besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Karena NU adalah jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” senin (Times Indonesia: 25/10/21).

Oleh sebab itu dalam tulisan ini, perlu kiranya penulis paparkan tentang sejarah serta tugas juga Fungsi dari Kementerian Agama, agar kita faham secara komprehensif, tentu dalam tulisan ini saya kutip dari berbagai sumber yang dapat dipercaya agar nilai tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang membidangi dan bertanggung jawab atas urusan agama dalam pemerintahan.

Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Dalam rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Minggu, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama.

Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumantri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.

 

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir.

Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 November 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak.

Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil presiden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda). Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia :

1. Tugas, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. Fungsi, Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; c) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; f) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; h) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan i). Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Jadi jelas secara kelembagaan Kementerian agama adalah milik seluruh masyarakat Indonesia dan milik seluruh agama yang ada  di Indonesia, termasuk milik seluruh Ormas yang ada di indonesia, oleh karena itu tidak ada dikotomi, atau kekhususan kementerian ini hanya untuk satu golongan atau ormas.

Adanya pernyataan kontroversial itu, menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengklarifikasi secara khusus, beliau mengatakan "Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,", Senin (Tribun News : 25/10/2021).

Pernyataan Menteri Agama secara tempat tidak ada persoalan, namun jabatan yang melekat pada dirinya yang membuat publik ramai kritik, seandainya pernyataan ini dilontarkan sebelum atau nanti setelah purna sebagai menteri agama, tentu tidak akan kontroversi, karena kapasitas menteri agama itu harus bersifat netral tidak menimbulkan ketimpangan baik sekedar komunikasi lebih-lebih soal kebijakan.

*Penulis Alumni STAIN Jember (UIN KHAS Jember), Aktif di Lembaga Bantuan Hukum Adhikara Pancasila Indonesia (LBH API), dan Tim Hukum Media Berita Nasional Zona Post Indonesia.

0 Comments: