Headlines
Loading...
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

SURABAYA - Komisi IX. DPR RI, Arzetti Bilbina SE, M.AP, bersama Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Surabaya, pada Kamis pagi, (19/08/2021) menyelenggarakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Tingkat Masyarakat, (Kelurahan, Putat Jaya, Kecamatan Sawahan) di Kantor Balai RW 13.Putat Jaya, Surabaya.

Diawali dengan penetapan 5 pelabuhan karantina di Indonesia sebagai tonggak awal peran pemerintah RI pada kesehatan pelabuhan, kemudian lahir UU no. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara yang ditetapkan oleh Presiden Pertama RI pada tanggal 18 Januari 1962. Periode selanjutnya pemerintah Indonesia menetapkan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU), hingga kemudian menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti yang kita kenal saat ini.

Arzetti Bilbina dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu.

Undang-Undang ini, kata Arzetti telah lama kita nantikan, sudah berproses sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Undang – Undang ini lahir untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, di kesempatan yang sama  juga mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar tersosialisasinya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan terlaksananya jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KKM baik di Pintu Masuk maupun Wilayah.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah

Komisi IX DPR RI, Arzetti Bilbina, S.E, M.AP., mengatakan bahwasannya penyelenggaraan kesehatan itu haruslah dilaksanakan berazaskan pada perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Untuk itu dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sangat diperlukan baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun elemen masyarakat.

Indonesia sebagai negara anggota World Health Organization (WHO) telah mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara harus memiliki kapasitas inti yang adekuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pelabuhan, bandara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

Untuk itu, Komisi IX DPR RI, Arzetti Bilbina, S.E, M.AP.,upaya untuk mempercepat pelaksanaan UU no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagaimana dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa pelaksanaan Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun sudah harus dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk itu upaya yang dilakukan untuk mempercepat implementasi UU no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan meliputi sosialisasi Undang Undang kepada LP/ LS terkait lainnya, penyiapan peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dalam rangka deteksi, pencegahan, dan respon kedaruratan kesehatan masyarakat

Arzetti juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran lintas sektor yang selama ini telah bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Semoga ke depannya dapat kita tingkatkan dengan lebih baik lagi.

“Semoga dengan lahirnya Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan ini dapat menjadi momentum yang baik bagi kita semua seluruh jajaran kesehatan untuk semakin menguatkan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik di pintu masuk dan wilayah, yang tentunya didukung oleh seluruh jajaran lintas sektor terkait”, ungkap Arzetti

Ditambahkan Ketua RW 13 Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Ning Ernes, kegiatan ini dihadiri 80 undangan warga setempat, baik dari para lansia, guru TK dan guru ngaji yang diteruskan dengan pembagian bingkisan dan sembako dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (3R).

PEWARTA: OKIK

0 Comments: