Ketua LPK Tapal Kuda Karesidenan Besuki, Lakukan Investigasi Di Wilayah Kabupaten Bondowoso

BONDOWOSO - Seperti diungkapkan Ketua LPK Tapal Kuda Karesidenan Besuki Deny Rico saat dirinya bersama tim investigasinya turun ke beberapa lokasi pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan dan sarana dan prasarana air bersih di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Pria bertubuh subur ini menjelaskan beberapa temuan pihaknya seperti dugaan ketidakhadiran konsultan pengawas proyek di lokasi sehingga diduga menjadi cela dugaan penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai spektek.

“Beberapa hari ini kami turun ke beberapa proyek Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Penggunaan Belanja Daerah (APBD)  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 Kabupaten Bondowoso. Hasil penemuan kami, ternyata tidak hanya di proyek-proyek Pengadaan Sarana Air Bersih saja, pada pelaksanaan Proyek Rekonstruksi Jalan, konsultan pengawas pun diduga juga jarang hadir. Hal ini kami buktikan saat kami mencoba menggali informasi dari beberapa pekerja maupun mandor pelaksana proyek," jelas Deny.

Ketidakhadiran konsultan pengawas inilah, lanjut Deny, disinyalir kuat dijadikan cela dugaan ketidaksesuaian bahan-bahan material yang dipergunakan saat pelaksanaan proyek tersebut.

“Beberapa kali kami turun, selalu kami pertanyakan kehadiran konsultan pengawas maupun perwakilan pihak PUPR Kabupaten. Karena kami menduga, ketidakhadiran mereka diduga dijadikan cela penggunaan bahan material yang tidak sesuai spektek. Contoh, beberapa kali kami menemukan penggunaan besi yang tidak sesuai dengan BESTEK-nya, baik ukuran maupun merk dan kualitas," imbuh aktivis kelahiran Situbondo ini.

"Kami ada semua datanya, lengkap. Baik data SPEKTEK dan GAMBAR PROYEK, dokumentasi dan rekaman audio dan video di lapangan terkait pelaksanaan proyek-proyek di Kota Tape. Rencana minggu depan ini kami kunjungi pihak DPUPR Kabupaten Bondowoso. Yang jelas, apabila klarifikasi kami tidak ditindaklanjuti, ya terpaksa kami laporkan saja semua temuan kami," tegas Deny.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo H. Munandar. Sebenarnya pelibatan masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui Forum Jasa Konstruksi.

Sementara terkait dugaan tindak pidana yang terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi, Konsultan Pengawas Konstruksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika: 1) Terjadi tindak pidana korupsi dengan modus mengurangi kuantitas dan atau kualitas pekerjaan konstruksi; 2) Terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi; 3) Saat Kontraktor didakwa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan ada unsur "kesengajaan" dari Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi bisa dikenakan dakwaan Pasal 7 ayat (1) huruf b.

Jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi selain dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (IP Dr/Red-Bersambung).

PEWARTA: SIGIT PRAMONO