PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMULASARAN JENAZAH COVID 19

Oleh: Hayi Abdus Sukur*

Kasus penolakan warga dalam pelaksanaan disiplin prokes pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif covid 19 kian marak akhir-akhir ini. Mulai insiden perebutan jenazah oleh keluarga, kerabat maupun warga setempat, hingga upaya intimidasi, bahkan melakukan tindakan fisik seperti pengrusakan sarana tim satgas pemulasaran jenazah covid 19.

Hasil studi kasus di Kabupaten Bondowoso saja berdasar penulusuran pemberitaan media online, setidaknya telah terjadi ragam aksi serupa di beberapa kecamatan, meliputi: Tamanan, Wringin, Wonosari dan Pakem. Bahkan terkini insiden kembali terjadi di Puskesmas Pujer Kabupaten Bondowoso se dilansir melalui laman https://news.detik.com/ tanggal 25 Juli 2021.

Wajar, jika Tim Pemulasaran Jenazah Covid 19 kemudian khawatir atas jaminan keamanan dan keselamatan pribadinya. Keamanan saat berjibaku dalam pemulasaran dan keselamatan disaat menjadi menjadi garda  terdepan dalam mengantarkan jenazah pada tempat pemakaman.

Hasil wawancara pewarta detiks.com pada salah satu petugas lapang pemulasaran jenazah covid 19 Bondowoso melansir bahwa dampak beberapa insiden perebutan jenazah tersebut menimbulkan gundah bahkan trauma akan aksi serupa dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Belum lagi rasio jumlah jenazah terpapar covid 19 dengan tenaga pemulasaran yang belum memadai, serta jarak tempuh ke tempat pemakaman jenazah kadang relatif jauh.

Pemerintah daerah sejatinya secara sigap telah merespon peristiwa di atas dengan melakukan konsolidasi langkah penanganan dan pengendalian pelaksanaan SOP pemulasaran Jenazah Covid 19 dengan melakukan rapat koordinasi melibatkan aparat penegak hukum, militer dan stakeholder di daerah.

Sungguh menjadi pekerjaan rumah terbesar era pademi ini adalah edukasi dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Meskipun tak semudah membalikkan telapak tangan, merubah perilaku sosial dalam proses pemulasaran Jenazah covid 19 saja membutuhkan kesabaran dan pendekatan komprehensif. Pendekatan hukum dan militer tidak sepenuhnya efektif, bahkan dalam  jangka panjang justru semakin menambah krisis legitimasi publik, utamanya pada tim Satgas Covid 19 di daerah itu sendiri.

Masyarakat memiliki logika sendiri berdasar informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar informasi yang disampaikan pemerintah. Secara umum pemerintah daerah nampaknya kewalahan menghadapi teori konspirasi, stigmasi, opini dan informasi yang salah tentang proses pemulasaran jenazah Covid 19. Hal ini sebagai konsekuensi bergesernya peran pemerintah sebagai informasi tunggal, seiring dengan arus pemberitaan media sosial yang lebih massif di luar pemerintah, baik melalui facebook, instagram, twitter, youtube maupun pesan berantai melalui WA Group dll.

Beban tugas pemerintah bukan hanya pengendalian pandemi dengan mendisiplinkan prokes semata. Tak kalah penting adalah meluruskan informasi yang salah dengan pendekatan komprehensif.

Sejalan dengan pernyataan ketua PC Lakpesdam NU Bondowoso Ahmad Noval Kawakib dalam FGD penyusunan master plan madrasah riset, yang menyatakan bahwa: pendekatan top down dalam studi kasus pemulasaran jenazah covid 19 di Bondowoso dan terkesan represif  melahirkan konflik dan benturan dalam implementasinya. "Harus ada "jembatan"  komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat" tegas koordinator TKSK Bondowoso tersebut.

Dari sisi internal upaya menyelesaikan kesimpangsiuran informasi di atas, pemerintah sejatinya harus terus berbenah dalam melakukan konsolidasi informasi dan mereview kebijakan utamanya yang bersinggungan dengan kultur sosial seperti proses pemulasaran. Salah satunya dengan pendekatan kearifan budaya dengan menggandeng organisasi kultural yang bersinggungan langsung dengan proses perawatan jenazah.

Pondok pesantren  organisasi NU dan Muhammadiyah, kiai, ustadz, guru ngaji, santri, alumni dan masyarakat pesantren sejatinya bisa diperankan sebagai ujung tombak edukasi masyarakat. Mereka terbukti yang paling banyak berhasil mewujudkan sinergi dengan masyarakat akar rumput dalam implementasi kebijakan pemerintah tanpa harus berbusa-busa menjelaskan protokol kesehatan melalui sosialisasi klasikal dan formalistik. Ini adalah kekayaan budaya lokal yang harus dioptimalkan dalam melancarkan strategi perang melawan corona dan informasi hoaks yang semakin brutal.

Pondok pesantren terbukti berhasil menerapkan PPKM Darurat yang sebenarnya. Satgas Covid 19 di pesantren menjaga keluar masuknya penghuni pesantren. Mobilisasi dan interaksi sosial santri dibatasi dengan dunia luar dan sebaliknya.

Penjagaan relatif ketat, tak sembarang orang bisa masuk, meski kedatangan pejabat sekalipun. dengan model prokes sedemikian ketat pun masih banyak pengasuh, ustadz dan santri yang berguguran sebagai syuhada’ dalam perang melawan wabah yang berasal dari Wuhan China tersebut.

Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo misalnya. Pondok pesantren yang diasuh KH. Zuhri Zaini ini, dinobatkan sebagai pesantren terbaik dalam penanganan Covid 19 oleh PBNU, serta dipilih sebagai ponpes tangguh oleh tim satgas penanganan Covid  Kabupaten karena kesiapan SOP, SDM dan prasarana pendukung pelaksanaan prokes yang sesuai standart.

Contoh lain, masih segar dalam ingatan penulis bagaimana Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri mendukung pemerintah dalam penerapan disiplin disiplin prokes saat sang pengasuh KH. Nawawi Abdul Jalin wafat. Majelis keluarga melarang alumni, wali santri, simpatisan hadir ke rumah duka. Tahlil bersama dilaksanakan melalui meeting virtual demi menghindari kerumunan dan mencegah penularan covid 19.

Di samping itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana praktek ketaatan alumni santri pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo ketika ada himbauan KHR. Azaim Ibrohimy untuk membaca Sholawat Burdah sebagai bagian ritual mengusir pandemi. Jamak para alumni yang tersebar di pelosok negeri langsung mengamalkan arahan sang murabbi.

Hal serupa, di tengah keletihan sosial menghadapi badai pandemi dan kesimpangsiuran informasi, pengurus Cabang NU Bondowoso melakukan gerak bathin, menguatkan imun yang terkonsolidasi secara berkala hingga ke level ranting desa secara massif. Hal ini menunjukkan betapa tokoh kultur, organisasi kultur keagamaan memiliki penetrasi hingga ke akar rumput.

Alhasil, perlu kiranya pemkab mereview arah kebijakan peningkatan disiplin prokes ke depan dengan melibatkan tokoh-tokoh kultur seperti NU, Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren bahkan para ustadz, guru ngaji maupun alumni ponpes dalam mengedukasi warga hingga ke level desa dan dusun secara massif. Bukan hanya sebatas acara ceremonial melalui event  sosialisasi konsep disiplin prokes pemulasaran jenazah covid 19 melalui seminar, tausyiah dan foto bersama kemudian diberitakan melalui media.

Jauh lebih substansi dari konkretisasi pelibatan mereka perlu dilegitimasi dengan penyusunan naskah perjanjian kerja sama sehingga jelas siapa berperan apa. Hak dan kewajiban kedua belah pihak semakin terang benderang.  Sehingga Sistem evaluasi dan monitoringnya semakin terukur dan akurat dalam menegoisasi proses protokol pemulasaran jenazah covid 19 dengan kearifan budaya lokal.

*Penulis adalah Pengurus Cabang Lakpesdam NU Bondowoso.