
Kapolda Jatim: Kami Sinergi Dengan TNI dan Pemprov, Lakukan Operasi Yustisi Turunkan Angka Covid-19
SURABAYA - Kami jajaran dari Forkopimda plus Provinsi Jatim, dari Kodam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Polda Jatim bersinergi yang didukung Pemprov melaksanakan operasi penyekatan yang dilaksanakan di 7 (tujuh) titik antar Provinsi dan 85 antar Kabupaten.
Untuk
meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan PPKM Darurat, maka kami
perkuat dengan Operasi Yustisi gabungan yang berisi TNI, Polri dan Satpol-PP.
Sasaran
operasi yustusi yakni 3 sasaran terdiri dari kegiatan masyarakat, orang dan
tempat. Dari tiga hal itu ditemukan beberapa pelanggaran. Sehingga tim gabungan
melaksanakan sidang di tempat yang
dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran. Bersama pengadilan, baik sidang
di tempat maupun sidang online.
"Sedangkan
pelanggaran yang ditemukan selama operasi yustusi adalah, berkerumun, tidak
memakai masker, melanggar aturan terkait dengan pembatasan kegiatan pada jam
tertentu," kata Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, Jumat (9/7/2021) siang.
Dari
kegiatan operasi yustisi, petugas gabungan menjaring 23 ribu orang di 18
kab/kota yang dilakukan pada hari kamis kemarin. Sedangkan denda yang diberikan
25-50 ribu. Sedangkan hukuman fisik seperti push up dan hukuman sosial seperti
membantu kebersihan fasum.
"Tujuan
dari operasi yustisi ini yakni meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengajak
masyarakat agar mematuhi aturan," tambah kapolda.
Sementara
itu, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, menyebutkan, selama PPKM
Darurat, TNI AD, AL, AU, mengerahkan personil sebanyak 2.014 untuk seluruh Jawa
Timur.
"1.300
untuk 26 kab/kota yang masuk level 3, sedangkan 954 orang untuk 12 kab/kota
yang masuk level 4, mereka memperkuat 4 pilar PPKM Darurat yakni, Kepala Desa,
Bidan Desa, Babinsa dan Babinkantibmas," jelas Pangdam V Brawijaya.
Pasukan
ini berasal dari satuan tempur, satuan bantuan tempur, pangkoarmada II dan dari
Lanud Surabaya. Mereka masuk ke kampung yang nantinya memastikan mobilitas di
desa berkurang, memastikan keselenggaranya 5M. Dan melaksanakan testing bagi
masyarakat di desa.
"Jika
terkonfirmasi ada yang positif dilanjutkan dengan tracing diharapkan minimal 15
orang yang kontak erat. Dan treatment, bagi warga desa yang ringan diisolasi
mandiri dan diawasi oleh petugas yang bertugas di desa tersebut," kata
Pangdam.
Jika
ada gejala segera dirujuk ke RS rujukan, jika mekanisme ini berjalan baik maka
diharapkan PPKM Darurat dalam 2 minggu bisa menunjukkan hasilnya.
"Tolak
ukurnya adalah yang isolasi mandiri berkurang, yang dirawat di RS berkurang dan
yang meninggal berkurang. Yang dibutuhkan adalah peran serta masyarakat
mematuhi prokes," katanya.
Bagi
masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri membutuhkan logistik, kami
bekerjasama dengan Polda Jatim dan Pemerintah jatim, untuk mendistribusikan dan
menghimpun yang gunanya disalurkan ke masyarakat yang isolasi mandiri.
Habibi,
(Humas Polres Jember)
0 Comments: